Upah Minimum Provinsi

 

Upah Minimum Provinsi (disingkat UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.^[1] Dahulu Upah Minimum Provinsi dikenal dengan istilah Upah Minimum Regional Tingkat I.^[2] Dasar hukum penetapan UMP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.^[1] UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam provinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) - dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).

Daftar isi

• 1 Upah Minimum rata rata Nasional dari tahun 1979-2003
• 2 Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2000
• 3 Penetapan Upah Minimum Provinsi tahun 2013 (dalam rupiah)
• 4 Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2014 (Dalam Rupiah)
• 5 Sanksi bagi pelanggar
• 6 Pranala luar
• 7 Referensi